Yang di-Pertuan Agong

Yang di-Pertuan Agong adalah gelar yang diberikan kepada Kepala Negara Malaysia. Asal usul dan sejarah Yang di-Pertuan Agong berhubungan dengan sistem monarki konstitusional yang dianut oleh Malaysia.

Setelah Malaysia merdeka pada tahun 1957, negara ini mempertahankan sistem monarki sebagai bentuk pemerintahan. Pada awalnya, raja-raja negara bagian di Semenanjung Malaysia menjadi kepala negara secara bergiliran, dengan gelar "Yang di-Pertuan Agong Negeri-negeri Melayu Bersekutu."

Namun, pada tahun 1965, Singapura memisahkan diri dari Malaysia, dan pada saat yang sama, Perlis, Terengganu, Kedah, dan Kelantan juga mengalami pergantian raja. Untuk memastikan kontinuitas kepala negara, maka dibentuklah sebuah sistem baru dengan gelar "Yang di-Pertuan Agong" yang diberikan kepada Kepala Negara Malaysia secara bergiliran.

Pada tahun 1957, Parlemen Malaysia mengesahkan Undang-Undang Konstitusi Malaysia, yang menyusun dasar bagi sistem monarki konstitusional dan peran Yang di-Pertuan Agong. Menurut undang-undang tersebut, Yang di-Pertuan Agong dipilih setiap lima tahun oleh Dewan Raja-Raja, yang terdiri dari sembilan raja atau sultan dari negara bagian di Semenanjung Malaysia.

Setiap Kepala Negara Malaysia yang terpilih akan memegang jabatan selama lima tahun. Namun, tidak ada yang dapat menjabat lebih dari dua kali berturut-turut. Setelah masa jabatan selesai, Dewan Raja-Raja akan memilih Yang di-Pertuan Agong yang baru.

Peran Yang di-Pertuan Agong adalah sebagai simbol persatuan dan kesatuan negara Malaysia, sementara kekuasaan eksekutif sebenarnya berada di tangan Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan. Meskipun demikian, Yang di-Pertuan Agong memiliki kekuatan simbolis dan beberapa kekuatan konstitusional tertentu, seperti memberikan persetujuan atas perubahan undang-undang dan menunjuk Perdana Menteri baru jika terjadi pergantian kepemimpinan.

Demikianlah penjelasan mengenai asal usul dan sejarah Yang di-Pertuan Agong di Malaysia. Gelar ini merupakan simbol kepala negara Malaysia dalam sistem monarki konstitusional yang dianut oleh negara ini.